Usulan penambahan satu lokasi percontohan program menjadi empat lokasi, tidak jadi ditindaklanjuti karena pertimbangan pengembangan program ke depan. Dalam periode ini, kegiatan yang menonjol adalah tinggal bersama komunitas (live-in) di 3 lokasi percontohan. Masing-masing petugas pendamping sudah lebih dikenal oleh warga. Pekerjaan pendampingan masih dalam tahapan analisis situasi, di mana di tahap ini tim memfokuskan diri untuk menjangkau areal-areal dusun sampai ke pelosok-pelosok desa dengan tujuan untuk lebih mengenal langsung kehidupan warga di dusun-dusun dan melihat potensi mereka. Kedekatan tim dengan warga memberi peluang untuk tim menggelar pertemuan bersama warga. Pemahaman warga terhadap program Serviso Hamutuk semakin baik, dibanding dengan sebelumnya. Kini mereka lebih mudah dan senang berdiskusi tentang persoalan hidup yang dihadapi tanpa tuntutan untuk segera dibantu. Mereka lebih memahami peran kami sebagai advokat atau pembela mereka. Dalam beberapa pertemuan dengan warga, banyak terdengar keluhan tentang lemahnya kesadaran gotong royong di antara mereka. Mereka tahu bahwa selama ini mereka sangat bergantung pada bantuan. Dan sampai di sini mereka terkesan pasrah sambil menunggu perubahan secara struktural di dalam komunitas mereka. Seorang warga di desa Bakustulama berkata “kami tidak bisa berbuat apa-apa karena aparat kami memang tidak bisa diharapkan; saya tidak tau apa sebenarnya yang mereka kerjakan!”.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara temuan tim dalam assesment desa dan assesment dusun. Dalam assesment desa, tradisi gotong royong terkesan masih kuat serta suasana konflik dan kekerasan tidak begitu nampak, hal ini sempat membuat kami sangat percaya diri bahwa hambatan terhadap pelaksanaan program mungkin tidak begitu berat. Namun dalam assesment dusun, kami menemukan fakta seorang istri meninggal karena digorok oleh suaminya di dusun Tulama desa Bakustulama. Di dusun Laninis desa Lawalutolus, seorang pemuda mengalami 12 jahitan di dada kirinya karena ditikam oleh seorang warga dalam suasana perayaan adat dimana banyak tokoh adat, pastor dan pemerintah hadir di sana. Begitu juga yang dialami oleh warga di Desa Bakstulama dalam suasana khidmat perarakan patung Bunda Maria untuk memaknai bulan Oktober sebagai bulan Rosaria. Mereka merasa terganggu dan terpaksa berlari ketakutan dari dalam Kapela karena di depan pintu kapela ada beberapa laki-laki saling mengancam dengan memegang parang, batu dan pedang hanya karena ulah lepas kontrol dua laki-laki yang mabuk. Tiga kasus ini telah menjadi urusan polisi.

Sesuai dengan motto kami; kenal, dekat, berbaur dan belajar atau “NATURAL”, kami berupaya mengenal serta menjadi dekat dengan komunitas lewat pendekatan desa dan pendekatan dusun. Sedangkan untuk berbaur dan belajar, kami memulai dengan menjadi bagian langsung dalam pola keseharian mereka. Kami melihat ada beberapa masalah menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yakni:

Dalam perspektif pekerjaan sosial, bina damai mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Di mana pencapaian kedamaian sosial, pada hakekatnya hanya dapat diwujudkan jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Air bersih, makanan, perumahan, pendidikan, sanitasi dan kesehatan merupakan jenis-jenis kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.

Dari penelusuran desa pada triwulan II dan penelusuran dusun di triwulan III, kami memasuki triwulan IV dan akan fokus pada pengkajian masalah untuk mencari akarnya dan memetakan kekuatan komunitas. Beberapa masalah yang disebutkan di atas akan kami konfirmasi lebih lanjut dalam satu bulan pertama triwulan IV. Satu hal penting yang akan kami kaji adalah mengenai sejauh mana hubungan saling mempengaruhi antara masalah-masalah kebutuhan dasar dan konflik atau sebaliknya konflik serta munculnya masalah-masalah kebutuhan dasar yang dialami. Kami membuat 4 matriks untuk memulai proses ini selain melakukan pertemuan komunitas berkala dan pendampingan terfokus pada kelompok khusus. Ke-4 matriks tersebut adalah matriks kajian masalah, kajian gender, pemetaan tokoh dan pengalaman mediasi serta pemetaan perempuan yang peka terhadap isu keadilan sosial.

Bulan Agustus hingga Oktober 2008 ini merupakan bulan yang cukup sibuk untuk persiapan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) bagi rakyat Belu dan NTT pada umumnya. Di jalan, kebun, pasar, dalam cerita antar tetangga, di sumur, sungai, pesta dan lain-lain pembicaraan tentang calon-calon dalam PILKADA menjadi issue hangat yang menyedot perhatian orang-orang yang mendengarkan. Mobilisasi warga dalam kampanye massa juga sangat tinggi. Dalam beberapa kunjungan, teman-teman pendamping sering mendapati rumah-rumah warga kosong karena mengikuti keramaian kampanye. Rencananya PILKADA Belu akan berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2008.

Catatan Dialog Radio



Oleh:
Theo Wetangterah

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten penerima warga baru eks Timor-Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Dengan kehadiran mereka memberi masalah tersendiri bukan hanya bagi pemerintah kabupaten namun merupakan masalah Internasional.

Hampir delapan tahun sudah Pemerintah Nasional, PEMDA Propinsi NTT, hingga di level Kabupaten Belu telah melakukan upaya penanganan warga baru ini bahkan juga memberikan perhatian kepada masyarakat lokal yang terkena dampak pengungsian. Dan hingga tahun 2008 ini, PEMDA NTT/SATKORLAK PB NTT termasuk Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki komitmen dan usaha untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur.

CIS Timor dan Oxfam GB selaku NGO yang peduli terhadap keberadaan warga baru eks Timor-Timur ini terus melakukan pendampingan dan advokasi untuk melanjutkan persoalan tersebut.

Salah satu bentuk kampanye dan advokasi CIS Timor dan Oxfam GB dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur di Timor Barat adalah dialog radio interaktif.

Dialog radio ini dimaksudkan agar terciptanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah, NGO dan masyarakat sipil sehingga bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh berbagai pihak dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pada 14 Pebruari 2008 di RSPK Belu, CIS Timor dan Oxfam GB dengan bantuan dana dari Uni Eropa menyelenggarakan dialog radio dengan menghadirkan Bupati Belu, DR. Yan Kolibau dan Winston Rondo sebagai Narasumber.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil topik "Refleksi dan diskusi tentang usaha bersama Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil dalam kerangka melanjutkan penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur di Kabupaten Belu", dengan moderator Haris OEmatan.

Dalam pembicaraannya, Joachim Lopez menyatakan bahwa ada dua kegiatan pokok yang telah dan sementara ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya untuk melanjutkan penyelesaian masalah warga baru eks Timor-Timur yaitu Perumahan dan Pemberdayaan.

"Kami sebagai pemerintah K­a­bu­paten Belu akan terus berusaha un­tuk me­lanjutkan upaya ini", ujarnya saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah Belu terus mem­buka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk membantu dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Menanggapi pertanyaan dari Fictor Borges, penghuni pemukiman yang dibangun oleh TNI dengan dana Depertemen Sosial di Asuulun tentang kemungkinan adanya perhatian pemerintah terhadap mereka dan warga baru lainnya yang masih menetap dikamp, Bupati Belu Joaquim Lopez mengatakan dalam tahun anggaran 2007 Departemen Sosial RI sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan 1.500 unit rumah dengan alokasi 900 unit untuk warga baru dan 600 unit untuk warga lokal.

"Kalau untuk pemberdayaan kami sementara melakukan pola pem­berdayaan dengan pendekatan kelompok ekonomi produktif, dan yang sementara berjalan adalah bantuan untuk kelompok tambal ban, dan peternakan", ujar Joachim.

Sementara itu Winston Rondo selaku Koordinator CIS Timor, salah satu LSM lokal yang sudah mendampingi warga baru eks Timor-Timur semenjak delapan tahun silam mengatakan bahwa, keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap warga baru kelahiran Timor-Timur ini tidak terlepas dari terbukanya ruang yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terlebih khusus pemerintah Kabupaten Belu.

"Seperti yang kita ketahui bahwa pada 31 Desember 2001 setelah penghentian pemberian bantuan oleh lembaga PBB, pengurusan masalah ini diserahkan kepada pemerintah pusat, namun oleh mereka malah masalah ini dibebankan kepada pemerintah daerah propinsi hingga kabupaten. Dan PEMDA yang paling konsisten dan cepat tanggap hanyalah PEMDA Belu", ujarnya mengawali pembicaraan.

"PEMDA kabupaten yang paling komit dalam penyelasaian masalah warga baru adalah PEMDA Belu dimana mereka mengalokasikan dana untuk penanganan masalah warga baru dalam APBD mereka, dan ini harus diikuti oleh PEMDA kabupaten lain yang juga menangani persoalan yang sama", tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam upaya melanjutkan usaha penyelesaian masalah warga baru ini Pemerintah, NGO dan masyarakat sipil lainnya harus memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung dalam upaya penuntasan masalah tersebut.

"Ada dua hal yang perlu kita lakukan yaitu penyelesaian pembangunan pemukiman dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis integrasi", ujarnya.

"Hal ini harus terus kita lakukan karena menurut catatan kami ada peningkatan secara drastis, karena dari 170 kamp pengungsian pada tahun 1999 dan pada akhir 2007 berkurang hingga 50-an kamp pengungsian dengan 1000-1200 keluarga berada di kabupaten Belu dan kalau tahun 2008 ini tekat PEMDA Belu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak Bupati, menurut kami persoalan bagi warga yang masih tinggal di kamp bisa dituntaskan".

Lainhalnya dengan DR. Yan Kolibau. Sebagai salah satu narasumber ia melihat dari aspek mengapa persoalan warga baru eks Timor-Timur tidak pernah terselesaikan semenjak masa emergancy hingga sekarang.

"Bagaimana kita bisa membantu mereka dengan baik kalau kondisi bahagian barat yang miskin dengan Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT dan Kabupaten Belu hanya empat sampai enam persen dari total kebutuhan pengeluarannya, hal ini yang menyebabkan gubernur, bupati atau siapa saja tidak bisa menyambut saudara sekalian dengan kehangatan dari sisi ekonomi dengan memberikan rumah yang bagus, fasilitas kesehatan yang baik dan yang lainnya".

Selain karena kondisi wilayah barat yang miskin, menurut Yan Kolibau faktor pilihan pekerjaan yang sulit dan kurangnya ketegasan dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan ini menjadi penyebab belum selesainya penanganan masalah warga baru eks Timor-Timur.

"Ketegasan atau sikap pemerintah pusat untuk bertanggung jawab penuh atas persoalan ini sangat dibutuhkan, karena bapak, ibu saya yang tinggal disini atas keputusan pemerintah yang ada di jakarta bukan keputusan Bupati Belu atau gubernur NTT". Lanjutnya karena itu kalau sudah mengambil keputusan maka pemerintah pusat harus bertanggunjawab penuh sampai tuntas persoalan ini, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bukan mengulur-ulur atau melempar tanggung jawab kepada Bupati Belu atau Gubernur.

Diakhir dialog radio yang dihadiri oleh 75 peserta yang berasal dari unsur pemerintah, dan warga baru kelahiran Timor-Timur dari berbagai lokasi di wilayah Belu ini, Bupati Belu meng­­harap­kan agar dialog interaktif seperti ini harus tetap dilaksanakan guna penyamaan presepsi dan pemahaman dalam memandang persoalan yang dihadapi.

"Presepsi yang sama dalam memandang persoalan yang kita hadapi maka kita dapat membangun derap langkah untuk terus berupaya menanggulangi permasalahan-per­­masalah­an yang masih kita hadapi baik sebagai pemerintah, LSM maupun masyarakat sipil yang lain", tegas Bupati Belu.

"Untuk warga baru, kami juga sangat harapkan selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM, kita sendiri juga harus punya tekad yang kuat untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang kita hadapi. Untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil kalau tidak ada tekat yang kuat dari diri kita sendiri untuk keluar dari persoalan itu".

Sementara itu Pemerhati Sosial, DR. Yan Kolibau, mengatakan bahwa dalam upaya untuk mencari solusi terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat.

"Masyarakat sendiri harus berani untuk merubah pola hidup dari profesi sebagai petani dan mencari profesi yang lain guna meningkatkan taraf hidup. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah maupun LSM untuk memberikan pelatihan terhadap mereka".

"Bagi saya, saya melihat daya juang yang ada pada diri bapak-ibu warga baru eks Timor-Timur. Ada semangat untuk mempertahankan hidup, semangat untuk berubah dan menata hidup baru. Yakinlah bahwa dengan modal kemampuan yang ada pada diri kita, dan proses bertahap dari pemerintah dan pihak-pihak terkait persoalan ini bisa kita selesaikan", tegas Winston mengakhiri dialog radio hari itu.

Melalui kerjasama PPKM, CSO-Indonesia dan Yayasan Alfa Oemega (YAO). Kemudian YAO memfasilitasi diskusi terkait MDGs di NTT tersebut. Kegiatan sehari ini berlangsung pada tanggal 1 Desember 2007 di aula YAO. Adapun narasumber : Bappeda Propinsi NTT, DPRD NTT (Bpk Kristo Blasin) , Ketua Sinode GMIT (DR Eben Nuban Timo) , dan CSO- Indonesia.
Usi Ana Jukana (media), Bung Fred Benu (pakar Ekonomi) , Bung Yulius Bobo (Politisi) , dan Bung Mario (GTZ).

Kegiatan ini di hadiri oleh utusan dari pemda, Tokoh masyarakat, Media, aktifis perempuan, Pelaku ekonomi-mikro, OKP seperti GMKI, dan NGOs (termasuk utusan CIS Timor. Diskusi ini dipandu oleh Om Pius Rengka telah berhasil menemukan beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi pencapaian MDGs di NTT.
Melalui ketua panitia (Bung Minggus Umbu Sasa) yang mengatasnakan forum, menyampaikan hasil rumusan sebagai dokumen bersama sebagai berikut

Setelah pemandu memberikan pengantar dan memandu perkenalan antar peserta FGD dengan AFSC, maka dilanjutkan oleh perkenalan kerja-kerja AFSC oleh Bapak Steven parker (country representive).

FGD ini berhasil menemukan Isue-Isue Strategis sebagai berikut :

1. perlunya Penguatan Kapasitas bagi Msy dan LSM yang sedang bekerja di basis
2. Keterlibatan AFSC diharapkan seirima dengan kerja-kerja LSM/ Organisasi Pemuda/Kemahasiswaan yang ada sekarang.
3. Spirit partnership (jangka waktu program perlu jangka panjang, tidak berbenturan standard, perspektif ‘bantuan vs bencana-konflik’)

Rekomendasi peserta kepada AFSC :

1. Pola Projek tidak saja pada ‘duit’ tapi fokus pada pengembangan potensi masyarakat
2. Keberlanjutan akses terhadap pelayanan dasar (basic service): perlu pendampingan lanjutan (teknis, community building)
3. AFSC hadir untuk penguatan kapasitas promotor perdamaian bagi kawan-kawan basis
4. Jika AFSC punya link untuk pertukaran pengalaman belajar ke daerah/wilayah lain
5. Perlu kolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peace building. Target grup : eks pengungsi 5000-an orang di TTU dan lokal
6. Membangun ketahanan pangan masyarakat di Timor Barat yang sering dilanda rawan pangan dan busung lapar.
7. Penguatan ekonomi msy selain pertanian
8. Capacity building lembaga lokal [prasyarat : sebelum melakukan pemberdayaan masyarakat]
9. Penegasan spirit Partnership (donor dan LSM belum setara ; standard donor vs idealisme LSM, bekerja dalam jangka waktu panjang).

Diakhir pertemuan, Pak Stev menjanjikan akan datang lagi berkunjung kekupang dan memfollow up hasil pertemuan kepada para peserta yang hadir.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 20-24 april. di kompleks susteran belo, Kupang - NTT diadakan kegiatan Traning “INTRODUCTION TO DISASTER MANAGEMENT FOR PARTNERSHIP ORGANISASTION IN NTT”. yang diadakan oleh OXFAM GB yokyakarta dan Perkumpulan Relawan CIS -Timor. dalam kegiatan ini dihadiri 30 orang peserta dari 20 LSM mitra OXFAM GB yang ada di Nusa tenggara timur antara lain :

Tujuan kegiatan yang digagas oleh OXFAM GB Yogyakata selama 5 hari ini adalah Untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan pengetahuan minimum, ketrampilan dan pemahaman yang tepat bagi partner non pemerintah yang telah teridentifikasi dalam hal kesiap-siagaan dan respon kemanusiaan,dan juga dalam hal manajemen organisasi dan akuntabilitas standar umum dan “best parctice”. Aktivitas training juga memastikan pemahaman umum tentang menagemen bencana, identifkasi jenis atau tipe bencana dan bagaimana lembaga setempat seharusnya merespon akan bencana, meningkatkan kesadaran dari struktur pemerintah, peran dan tanggung jawab otoritas lokal dan lembaga lainnya.